Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand

  Statistik User

Hari ini
Kemarin
Jumlah

Sub Bidang PNKL

  23 Januari 2014

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penaatan Hukum dan Kemitraan Lingkungan

 

(1)      Sub Bidang Penaatan Hukum dan Kemitraan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan.

 

(2)      Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Penaatan Hukum dan Kemitraan Lingkungan mempunyai fungsi  :

a.    perencanaan program dan kegiatan urusan penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

b.    pelaksanaan program dan kegiatan urusan penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

c.    pembagian tugas urusan penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;dan

d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(3)      Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penaatan Hukum dan Kemitraan Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.    menyusun dan merencanakan program dan kegiatan sub bidang Penaatan hukum dan kemitraan lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2.    menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sub Bidang Penaatan hukum dan kemitraan lingkungan dalam rangka kelancaran tugas;

3.    menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;

4.    menyiapkan bahan-bahan sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan sebagai bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

5.    menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja sub bidang Penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

6.    menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

7.    mengumpulkan dan menganalisa data usulan program dan kegiatan sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

8.    melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

9.    melaksanakan kegiatan pengembangan peningkatan profesionalisme sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

10. menyiapkan bahan-bahan penyusunan informasi dalam bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

11. menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis dan operasional sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

12. menyiapkan bahan-bahan, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil kegiatan sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

13. menyiapkan bahan-bahan, merumuskan dan menetapkan peraturan daerah di bidang penerapan instrument ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan skala kabupaten;

14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam serta perencanaan/ pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup skala kabupaten;

15. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan monitoring penerapan SNI dan penegakan hukum lingkungan skala kabupaten;

16. menyiapkan bahan-bahan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan serta melaksanakan koordinasi dalam pensuksesan program adipura;

17. melaksanakan pengembangan peraturan daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha dan pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup kabupaten;

18. melaksanakan pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat, efektif dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan skala kabupaten;

19. menyiapkan bahan-bahan penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan hidup dan daerah wisata/potensi wisata yang dapat dikembangkan di kabupaten;

20. menyiapkan bahan-bahan penyusunan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

21. melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

22. melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

23. menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

24. menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

25. menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

26. menyiapkan penyusunan bahan untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan RKPD sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

27. melaksanakan SPM Kabupaten sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

28. melaksanakan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

29. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;

30. membagi tugas dan mengontrol sub bidang Penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

31. menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan pada sub bidang Penaatan hukum dan kemitraan lingkungan secara bulanan, triwulan, tahunan;

32. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

33. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sub bidang penaatan hukum dan kemitraan lingkungan;

34. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;

35. memberikan saran dan pertimbangan teknis penaatan hukum dan kemitraan lingkungan kepada atasan;

36. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

37. membimbing  atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

38. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;

39. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

40. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

 

Kepala Sub Bidang PNKL BPLH Kabupaten Majalengka

TATI SUPARTININGSIH, SH