Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand

  Statistik User

Hari ini
Kemarin
Jumlah

Bidang PPK

  23 Januari 2014

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan

 

(1)   Bidang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan urusan pengelolaan persampahan, pengolahan sampah/limbah  dan kebersihan /pertamanan serta pengendalian persampahan dan kebersihan.

 

(2)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan mempunyai fungsi :

a.    perencanaan operasional urusan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah/limbah serta  kebersihan dan pertamanan;

b.    pengelolaan urusan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan pertamanan;

c.    pengendalian urusan, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan pertamanan;

d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(3)   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :

1.    menyusun bahan perencanaan operasional penyelenggaraan pengelolaan persampahan, pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan pertamanan,  dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;

2.    menyusun bahan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Bidang pengelolaan persampahan, pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan pertamanan dalam rangka kelancaran tugas;

3.    menyusun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Bidang pengelolaan persampahan, pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan pertamanan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

4.    menyusun bahan-bahan LPP dan LKP Bidang pengelolaan persampahan, pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan pertamanan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

5.    menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang pengelolaan persampahan, pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan pertamanan;

6.    menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang pengelolaan persampahan, pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan pertamanan yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban  kepada Bupati;

7.    menyusun bahan-bahan perumusan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangkan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;

8.    menyusun bahan perumusan untuk penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten;

9.    menyusun bahan pemberian pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten;

10. menyusun bahan rencana dan penentuan/penetapan lokasi TPA dan TPS;

11. menyusun bahan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten;

12. menyusun bahan pemberian bantuan teknis pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah/limbah  kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten;

13. menyusun bahan penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan skala kabupaten;

14. menyusun bahan rencana induk pengembangan PS persampahan skala kabupaten;

15. menyusun bahan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan skala  kabupaten;

16. menyusun bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah/limbah skala kabupaten;

17. menyusun bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK bidang pengelolaan persampahandan pengolahan sampah/limbah;

18. menyusun bahan pemberian bantuan teknis pengelolaan persampahan dan pengolhan sampah/limbah kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten;

19. menyusun bahan penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan  pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan Pertamanan di kabupaten;

20. menyusun bahan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan  pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan Pertamanan di kabupaten;

21. pengelolaan persampahan dan kebersihan/pertamanan di  kabupaten;

22. menyusun bahan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan pengelolaan persampahan dan  pengolahan sampah/limbah serta kebersihan dan Pertamanan di kabupaten;

23. menyusun bahan perencanaan program pembangunan ruang terbuka hijau (RTH);

24. menyusun bahan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH);

25. menyusun bahan pengembangan taman rekreasi;

26. menyusun bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau (RTH);

27. menyusun bahan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;

28. mengevaluasi melaksanakan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

29. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

30. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

31. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

32. memberi petunjuk kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

33. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan mengembangkan karier;

34. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;dan

35. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

 

Kepala Bidang PPK BPLH Kabupaten Majalengka

JOYO SUHINDRA, A.Ks